2.5 Progress Reform Penguatan Pengawasan

Tujuan Penguatan Pengawasan

Penguatan pengawasan bertujuan untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN.

Upaya yang dilakukan

1. Melakukan public campaign dan mengiplementasikan pengendalian gratifikasi
2. Menerapkan Sistem pengawasan Internal Pemerintah (SPIP) melalui pembangunan lingkungan pengendalian, penilaiai resiko atas pelaksanaan kebijakan, pengendalian untuk meminimalisir resiko yang telah diidentifikasi, menginformasikan SPI kepada seluruh pihak terkait;
3. Mengelola pengaduan masyarakat (diimplementasikan, ditindaklanjuti, dilakukan monev, dan hasil monev ditindaklanjuti)
4. Mengelola WBS (sosialisasi, penerapan, evaluasi, dan tindaklanjut hasil evaluasi) 
5. Mengelola benturan kepentingan (melakukan pemetaan, sosialisasi, implementasi, evaluasi, dan tindaklanjut hasil evaluasi)
6. Menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Pegawai (LHKP)

Hasil yang dicapai

No	Sebelum	Sesudah
1	v Pengelolaan keuangan negara masih belum efektif karena kurangnya sosialisasi tentang penggunaan dan pertangungjawaban keuangan sesuai dengan aturan yang berlaku v Tidak semua tindaklanjut temuan tuntas pada waktunya	ü  Pengelolaa keuangan negara di lakukan secara efektif dan patuh pada peraturan yang berlaku sehingga PPPPTK BMTI memperoleh penghargaan peringkat pertama kinerja pelaksanaan anggaran satker semester II Tahun 2019 klasifikasi Bidang PMK Kategori Pengelola Pagu Sedang Lingkup Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Barat ü  Banyaknya temuan berkurang dan tindak lanjut temuan selesai sebelum batas akhir
2	Belum ada regulasi yang jelas sehingga masih terdapat beberapa pekerjaan yang masih dilaksanakan tidak sesuai dengan kewenangan dan tupoksinya (tumpang tindih)	Tingkat penyalahgunaan wewenang berkurang karena regulasi ditetapkan secara tegas sehingga setiap pekerjaan sudah ditangani oleh pejabat/pegawai yang berwenang sesuai tugas dan fungsinya